Selamat datang bagi teman - teman di Lontang Lantung, Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi dengan teman teman di manapun kalian berada tentang Macam-macam Piagam HAM dan Muatan (Isi) Hak Asasi Manusia dalam Piagam HAM Indonesia, Semoga pembahasan yang kami tulis ini dapat menjadi bermanfaaat untuk kalian semua . Berikut Ini Macam-macam Piagam HAM dan Muatan (Isi) Hak Asasi Manusia dalam Piagam HAM Indonesia Selengkapnya

Macam-macam Piagam HAM dan Muatan (Isi) Hak Asasi Manusia dalam Piagam HAM Indonesia

Berikut ini merupakan pembahasan tentang piagam ham yang meliputi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Piagam HAM Indonesia, piagam ham, pengertian piagam ham, macam-macam piagam ham, piagam ham adalah, piagam ham sedunia, piagam ham internasional, isi piagam ham.

Macam-macam Piagam HAM

Berikut ini adalah beberapa macam contoh piagam HAM;

1. Tahun 627 -> Piagam Madinah.
2. Tahun 1215 -> Magna Charta, Inggris.
3. Tahun 1679 -> Habeas Corpus Act, Inggris.
4. Tahun 1689 -> Bill Of Rights, Inggris.
5. Tahun 1789 -> Declaration des Droits de L’homme et du citoyen, Perancis.
6. Tahun 1945 -> Fundementals of Human Rights, Piagam Pendirian PBB.
7. Tahun 1948 -> Universal Declaration of Human Rights, PBB.
8. Tahun 1966 -> International Covenants on CP & ECOSOC Rights, PBB.
9. …sekarang -> Bundles of International Conventions, PBB; Vienna Declaration 1993, PBB.

Muatan Hak Asasi Manusia dalam Piagam HAM Indonesia 

Dalam pembukaan Piagam HAM Indonesia, dinyatakan hal-hal sebagai berikut.

1. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemanusiaan, serta menjaga keharmonisan kehidupan.
2. Hak asasi adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diabaikan dan dirampas oleh siapa pun.
3. Pandangan bangsa Indonesia tentang hak asasi manusia dan kewajiban manusia bersumber pada ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
4. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Right.
5. Perumusan hak asasi manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat, dan martabat diri manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari Tuhan-nya, sesama manusia, dan lingkungannya.
6. Pada hakikatnya, bangsa Indonesia menyadari, mengakui, dan menjamin hak asasi serta menghormati hak asasi manusia orang lain sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu, hak asasi manusia dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga negara, serta anggota masyarakat bangsa-bangsa. 

Baca juga: HAM dalam Ketetapan MPR

Tweet